JURNAL SINJAI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh berkomitmen untuk menentukan skala prioritas dalam strategi ke depan.
Beberapa catatan yang menjadi perhatian Prof Zudan meliputi profesionalisme dan netralitas ASN, serta pembayaran kewajiban utang-utang.
Selain itu, dia juga menyebutkan aspirasi lainnya untuk dilaksanakan, seperti pupuk hortikultura dan pencegahan inflasi.
Baca Juga: Sudah 5.396 Calon Jemaah Haji Embarkasi Makassar yang Diberangkatkan ke Mekkah
Dia pun berharap agar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi sehat, dan semua kewajiban diselesaikan pada tahun 2024.
"Itu saya akan berikan atensi dan strateginya tentu saya akan melakukan penentuan skala prioritas. Karena teman-teman DPRD dan Kepala OPD telah melaporkan berapa kewajiban yang harus dibayarkan dan diselesaikan," ujarnya saat bersilaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, di Kantor DPRD Sulsel, Selasa, 21 Mei 2024.
Dia juga memohon dukungan dari DPRD agar tidak ada lagi utang-utang yang tertunda hingga tahun 2025. Harapan ke depan strateginya adalah menciptakan APBD sehat.
"Kami semua di OPD telah sepakat dan saya izin dari DPRD bahwa kami semua menyiapkan untuk gubernur defenitif di 2025 itu tidak punya lagi kewajiban yang harus diselesaikan. Kita ingin selesaikan semua di 2024," jelasnya.
Baca Juga: Korban Pesawat Jatuh di BSD Tangsel Dibawa ke RS Polri Kramat Jati
Terkait stadion Sudiang, semua anggaran yang telah dianggarkan akan tetap dilanjutkan.
Prof Zudan yang juga Ketua Korpri menekankan pentingnya netralitas ASN, di mana ASN harus profesional dalam menjalankan tugasnya dan tegak lurus pada negara.
"Saya mengajak ASN profesional dalam profesinya. Profesi ASN itu untuk melayani dan menyelesaikan masalah. Bahwa netral itu dia tidak memihak dan harus tegak lurus pada negara," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prof Zudan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, dan pimpinan komisi.
"Saya terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari semua pimpinan, alat kelengkapan dewan, maupun di pimpinan komisi," ujarnya.***