Network
JURNAL SINJAI – Kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini sudah mendapat tanggapan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Kendati begitu, ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu keputusan dari tiga menteri
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujar Erick, dikutip Jurnalsinjai.com dari Antara saat diwawancarai usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Baca Juga: Bagaimana Cara Pemerintah Awasi Aset Kripto Konsumen? Berikut Penjelasan Kemendag
Dalam RUU APBN 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,9 persen secara year on year per Juli 2022.
Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp502 triliun.
Menurut Erick, jika putusan dari ketiga menteri itu sudah ada, maka baru ada penugasan di Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan tugas menyalurkan BBM.
"Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan (menaikkan harga Pertalite) seperti itu. Kita tunggu saja," kata Erick.
Baca Juga: Malaysia Langgar Kesepakatan, DPR RI Dorong Pemerintah Harus Tegas
