Network
JURNAL SINJAI - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa pihaknya menghormati hak Syahrul Yasin Limpo untuk mengajukan permohonan perlindungan. Namun, Ali Fikri berharap pengajuan perlindungan tersebut tidak dijadikan modus untuk menghambat proses penanganan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.
"KPK berharap hal ini bukan bagian dari modus untuk menghambat atau menghindari proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang berproses," ungkap Ali Fikri kepada wartawan, Minggu 8 Oktober 2023.
Baca Juga: Mantan Atlet Bulu Tangkis Ungkap Fakta Pertemuan Firli dan SYL di GOR Badminton Jakarta
Kendati begitu, lanjut Ali, siapa pun berhak mengajukan perlindungan. Menurut dia, pada akhirnya nanti LPSK yang akan menilai kelayakannya pemberian perlindungan.
“Siapapun tentu berhak mengajukan hal tersebut kepada LPSK. Nanti disana akan dinilai apakah layak atau tidaknya seseorang dengan status saksi atau korban mendapatkan hak semacam itu," tuturnya.
Lebih lanjut Ali juga menyinggung soal persyaratan dan ketentuan bagaimana LPSK akan mengeluarkan perlindungan demi kepentingan hukum. Dia menyebut perlindungan itu diberikan untuk saksi dan korban, bukan pelaku.
"Sama seperti dalam pemberian status justice collaborator, kami sangat yakin seharusnya tak mungkin juga misalnya seorang pelaku utama dalam sebuah kontruksi rangkaian dugaan korupsi akan mendapatkan perlindungan hukum," tukasnya.***
