Network
JURNAL SINJAI - Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menyuap empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Suap dilakukan karena Ade Yasin ingin agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Suap BPK Jawa Barat, Bupati Bogor Ade Yasin Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Ada empat orang yang ditugaskan. Mereka di antaranya Anthon Merdiansyah, Kasub Auditorat Jabar III BPK Perwakilan Jawa Barat; Arko Mulawan Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor; Hendra Nur Rahmatullah Karwita pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat; dan Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.
Mereka sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan Kasubid KAS Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah dan Maulan Adam selaku Sekdis PUPR dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim.
“Ade Yasin menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer,” kata Firli Bahuri di KPK seperti dilansir dari pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "4 Pegawai BPK Jawa Barat Diduga Terima Uang Mingguan Rp10 Juta dari Ade Yasin", Kamis, 28 April 2022.
Baca Juga: Anggota BPK Jawa Barat Juga Ditangkap KPK Bersama Bupati Bogor Ade Yasin
