Network
JURNAL SINJAI – Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Herman Suherman dilaporkan oleh Acsenahumanis Respon Foundation.
Namun, Herman Suherman membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut bantuan tersebut telah didistribusikan.
Baca Juga: Besok Jabodetabek Diprediksi Badai Dahsyat, PJ Gubernur DKI Jakarta Imbau Terapkan WFH
"Saya sering menekankan pada semua pejabat yang terlibat dalam tanggap darurat bencana tidak bermain-main dalam pendistribusian bantuan termasuk pemotongan uang bantuan karena hukumannya hukum mati," katanya seperti dikutip Jurnal Sinjai dari Antara.
Bupati Cianjur itu menjelaskan bantuan yang disebut dalam laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa barang seperti beras, alat tidur, alat kebersihan dan beberapa bantuan lainnya yang diganti bungkus menjadi bantuan partai politik.
Hal tersebut tidak benar karena pendistribusian langsung dilakukan dan di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena masih dalam massa tanggap darurat atau tanggal 16 Desember.
"Kita akan rilis bukti penyaluran bantuan tersebut, saya menilai ini resiko bekerja benar dan ikhlas sehingga banyak yang tidak suka. Tapi ini tidak menyurutkan niat saya untuk membantu warga Cianjur yang masih terdampak," katanya.
Baca Juga: Cerita Pedih Seorang Istri Muda: Pergoki Suami Selingkuh dan Tidur dengan Ibu Kandung
