Network
JURNAL SINJAI – Sebanyak dua pimpinan pratama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini hingga memasuki September 2022 tak kunjung didefinitifkan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman secara terang-terangan mengatakan bahwa belum ada waktu yang tepat untuk lakukan definitif terhadap sejumlah jabatan strategis di OPD. Hal tersebut disampaikan dengan dalih bahwa masih dalam tahap pembahasan.
"Ini masih pembahasan soalnya, kita tidak boleh menggangu sampai timing yang tepat. Karena kita lagi pembahasan nih sekarang kan," ujar Sudirman saat ditemui usai memimpin Coffe Morning dengan sejumlah pimpinan OPD di ruang Rapim, Senin (12/9/2022).
Baca Juga: Netralitas ASN Pemprov Sulsel Diuji Jelang Pemilu 2024
Ia mengakui bahwa sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab ada metodologi penempatan posisi strategis yang nantinya diajukan Pemprov Sulsel.
"Kita cari waktu yang tepat lah, itu kita koordinasi terus dengan KASN sekarang. Karena metodologi yang akan diajukan ini," jelasnya.
Salah satunya alasan mengapa definitif belum dilakukan, menurut Sudirman, karena pihaknya masih ingin memastikan kemampuan dari setiap pejabat yang nantinya di tempatkan dengan status definitif.
"Kita mau dorong beberapa tidak semua pasti, karena tentu harus melihat dari pada management talenta yang kita miliki, berapa kita miliki, berapa kita punya stok," ucapnya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Instruksi Penerapan Bahasa Daerah di Sekolah dan Perkuat Modul Bahan Ajar
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa mekanisme penempatan pada setiap OPD yang masih diisi oleh Plt ini dengan metode merit sistem, yakni perekrutan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
"Itu kita merit, tapi kalau untuk hal-hal yang kurang mungkin secara management talenta secara kepangkatan dan sebagainya dan ini mungkin atau ada impassing dari sisi lain, nanti kita buka lelang," terang Sudirman.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandy Idris mengatakan pihaknya sudah berulangkali mendesak ke Gubernur Sulsel untuk segera lakukan definitif tapi terkesan mengambil kebijakan semaunya saja.
"Sudah berulang kita sejak dari bulan berapa kita sudah mintakan, memang dikelola semau-maunya. Mau sih mendengar cuman dua cari hari baik, hari baik itu kalau secepat-cepatnya dia di Lantik," tegasnya.
Baca Juga: Kebutuhan Cukup Terpenuhi, Pemprov Sulsel Bakal Setop Perekrutan Guru PPPK Tahun Ini
Ia bahkan mempertanyakan kepada Gubernur Sulsel mengapa dua OPD yang sudah mengikuti tahapan lelang ini tidak secepatnya diisi tapi justru membeberkan alasan menunggu waktu yang tepat.
"Lewat mi (Agustus), kan yang harus diusung ini ada dua itu kenapa tidak diisi. Itu lewat waktu yang tepat pak gubernur karena bagaimanapun dia punya kewenangan, kita hanya mendesak agar pelaksanaan pemerintahannya itu berjalan secara efektif," jelasnya.
"DPRD selalu mendorong agar pak gubernur itu mengisi secara definitif para pejabatnya sehingga dia bisa berjalan efektif karena Plt kan ada batasan tugas yang bisa dia kerjakan kalau dia bukan definitif," sambung dia.
Menurut legislator Golkar ini, bahwa alasan Gubernur Sulsel soal masih menunggu waktu yang tepat ini sebisa mungkin tidak menjadi pertimbangan sehingga secepatnya sudah dilantik.
"Saya tentu berharap bahwa yang waktu yang tepat itu sesegara mungkin, kan tidak ada itu hari baik yang begitu-begitu. Jadi kita berharap untuk segera pejabat yang sudah ikut lelang kemarin kan sudah ada hasil itu aja dulu diberi kesempatan dilantik secara definitif," bebernya.
Belum lagi, kata dia, saat ini pihak DPRD sudah sementara membahas usulan Pemprov Sulsel tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), artinya langkah Gubernur untuk melakukan definitif sudah harus diprioritaskan.
Baca Juga: Rekanan Tidak Memenuhi Target, Plt Gubernur Sulsel: Akan Masuk Daftar Blacklist
"Kemudian sementara ini kita membahas perubahan perangkat daerah itu kan sangat terbatas. Ini sementara jalan kemarin kita baru minta ekpose dari biro organisasi alasan-alasan pengajuan perubahan perangkat daerahnya," pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pimpinan OPD yang masih diisi oleh jabatan Plt ialah Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan Inspektorat Daerah. ***
