Network
JURNAL SINJAI – Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dakwaan terhadap Haris dan Fatia dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Memutuskan, menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," ujar majelis hakim seperti dikutip dari BBC, Senin 8 Januari 2024.
Baca Juga: Debat Capres Tanpa Gebrak-Gebrak, Massa Pendukung Dilarang Bawa Pengeras Suara
Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar hak dan martabat Haris dan Fatia dipulihkan.
Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut eks-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar selama empat tahun penjara, dan meminta terdakwa "segera ditahan".
Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, Fatia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Fatia juga sempat menjabat koordinator KontraS.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, unsur penghinaan tidak terpenuhi dalam kasus ini.
Baca Juga: Firli Bahuri Masih Pimpin Gelar Perkara Kasus Dugaan Suap Ketika Sudah Berstatus Tersangka
Menurutnya, perbincangan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar bukan kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.
"Yang ditemukan dalam video podcast merupakan telaah, komentar analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil," ungkap majelis hakim.
Sementara penghinaan atau pencemaran nama baik terkait istilah 'lord' yang merujuk pada sosok Luhut Pandjaitan "tidak terpenuhi".
Seperti diketahui, kasus ini bermula dari program bincang-bincang di YouTube berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam".
Dalam program ini Haris dan Fatia menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.***
