Network
JURNAL SINJAI - DPR RI mendorong pemerintah untuk kembali menurunkan biaya penyelenggaraan haji. Hal ini bisa ditempuh jika komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dapat dibuka dan dikritik.
Hal ini diutarakan anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Ia menilai masih banyak biaya yang dapat dilakukan efisiensi atau dapat dipangkas oleh pemerintah untuk menekan jumlah biaya haji.
Kementerian Agama mengusulkan BPIH sebesar Rp105 juta kemudian turun menjadi Rp94,3 juta. Namun Komisi VIII DPR RI berupaya agar pemerintah dapat lebih menekan komponen sehingga BPIH menjadi Rp93,4 juta.
Baca Juga: Penyakit Jantung Bisa Menyerang di Usia Muda, Begini Ciri-cirinya
“Tetapi Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kepada pimpinan untuk kira-kira kita mengkritisi dan membuka komponen BPIH-nya, kenapa? Karena kami menganggap Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini bisa kita kritisi Kembali,” ujarnya dalam Rapat Panja usulan BPIH yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin
Selly meminta Dirjen PHU memberikan hasil evaluasi atau hasil audit internal pelaksanaan haji 2023. Ini untuk dapat melihat komponen yang dapat ditekan efisiensi, seperti menurutnya komponen akomodasi di Mekkah dan Madinah dan makanan jamaah di bandara.
“Nah ini yang menurut saya jadi masih bisa dilakukan efisiensi di angka 94 ini, jadi pimpinan menurut saya lebih baik kita breakdown lagi dan kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau laporan dari hasil pelaksanaan kemarin," kata Selly.
Baca Juga: Lirik Lagu Ampas Kalapa - Isty Julistry
