Network
JURNAL SINJAI – Data tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan terkait dengan jumlah menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa.
Saan meyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Oleh karena itu, Saan mengatakan dibutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Demikian diungkapkan Saan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Kepri, Ketua KPU Kepri, Ketua Bawaslu Kepri, di Kepri, dikutip Jurnal Sinjai dari situs resmi DPR RI, Senin (11/7/2022).
Baca Juga: DPR RI Buka Opsi Keluarkan Perppu Akomodasi DOB Papua dan IKN dalam UU Pemilu
Ia menambahkan, pihaknya merasa kesulitan untuk menyampaikan ke Kementerian PAN-RB karena datanya tidak pasti.
“Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah ubah," ucapnya.
"Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” lanjut dia.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesional dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.
Baca Juga: Siap-siap! Pemkab Mamuju Bakal Cari 2.000 Orang untuk jadi PPPK
