Network
JURNAL SINJAI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) melakukan pemeriksaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Inspektorat Daerah Sulsel, Senin (15/8/2022).
Kedatangan KPK sebagai bentuk atensi terhadap seluruh aset Pemprov Sulsel. Berdasarkan Keterangan Direktorat Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, pihaknya terlebih dahulu melakukan brainstorming kepada pihak Pemprov sebagai bentuk identifikasi terhadap permasalahan aset Pemprov.
“Masih brainstorming kita dulu masih kumpulin informasi belum masuk ke sini, karena akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya,” ungkap Basuki kepada Media di halaman Kantor Inspektorat Daerah.
Baca Juga: Netralitas ASN Pemprov Sulsel Diuji Jelang Pemilu 2024
Salah satu menjadi perhatian dalam pemeriksaan ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kata dia, yaitu pemeriksaan terhadap pihak Perseroda selaku pihak ketiga yang mengelola aset pemerintah.
“Istilahnya kita minta aset-aset Pemprov yang di kelola oleh pihak ketiga dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perseroda itu yang memberikan kontribusi baik buat pemprov lah,” jelasnya.
“Jangan sampai aset itu justru malah terbengkalai atau tidak baik pengelolaannya, artinya memberikan kontribusi positiflah bagi pemprov,” sambung dia.
KPK juga melakukan kunjungan di kawasan Center Poin of Indonesia (CPI) Makassar. Selain itu sejumlah aset lainnya juga akan diperiksa seperti setadion Barombong maupun Mattoanging.
Baca Juga: Penyaluran Dana Desa di Dua Kabupaten Sulsel Ini Masih Dibawah 50 Persen
